Wajah Trotoar Ibu Kota: Pemprov DKI Abai atau Kita yang Egois?

Dimatadunia.com adalah sebuah website yang membagikan sebuah fakta tentang yang ada di belahan dunia,yang selalu memberikan berita terupdate,sebuah jurnal akan membagikan sebuah cerita yang ada di dunia.sebuah jurnal tidak ada update tentang berita kebohongan dunia,tapi sebuah jurnal akan cerita tentang fakta yang ada di dunia.

Dimatadunia.comPetang itu, hujan deras mengguyur wilayah Ibu Kota. Udara dingin terasa menusuk kulit. Kami berkeliling Jakarta dengan minibus hitam, sekadar jalan-jalan sambil melihat pemandangan kota.

Arus lalu lintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat terpantau padat. Sesekali terdengar bunyi klakson kendaraan bersahutan. Maklum saja, saat itu jam pulang kerja. Semua ingin paling cepat sampai tujuan.

Kilat petir berkali-kali mewarnai kemacetan Jakarta di tengah gelapnya Senin malam, 12 April 2021. Suara guntur memekakkan telinga. Sepanjang perjalanan, mata kami tertuju pada trotoar di sebelah kiri jalan yang telah banyak berubah.

Trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin tampak begitu luas dan cantik. Bukan hanya di jalan protokol, wajah baru pedestrian juga terlihat di beberapa ruas jalan ibu kota, salah satunya di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta.

Namun keindahan trotoar yang ada di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim tercoreng dengan keberadaan beberapa kendaraan yang parkir di atas jalur pedestrian. Beberapa mobil terparkir menutup akses pejalan kaki.

Sementara itu, cuaca yang dingin membuat perut kami keroncongan. Kami pun memelankan laju kendaraan. Bola mata kami melirik rumah makan yang masih buka. Dari kejauhan terlihat seorang pria berbadan gempal bergegas menghampiri kami sambil membawa payung.

Sejurus kemudian, dia menggerakkan tangannya mengarahkan kendaraan kami ke trotoar yang masih kosong. Rupanya ia seorang juru parkir.

Seperti terhipnotis, kami menuruti saja arahannya. Meski sopir kami sempat mengungkapkan rasa khawatir kendaraannya diderek petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta karena melihat ada rambu-rambu larangan parkir.

Tapi celetukan tukang parkir sedikit melenyapkan kekhawatiran itu. “Aman, udah aman,” kata pria berkumis tipis tersebut.

Ditinggal duduk sebentar, beberapa kendaraan telah membuat sesak trotoar yang disulap jadi area parkir untuk kendaraan roda dua dan empat. Seorang pejalan kaki terlihat kesulitan lewat. Dia bahkan terpaksa melangkah di bahu jalan dan bergelut dengan genangan air.

Nando, pria yang kami temui itu menunjukkan wajah kesal melihat tingkah orang-orang yang seenaknya mengambil alih area khusus pejalan kaki. Menurut Nando, trotoar semestinya menjadi fasilitas pejalan kaki, namun faktanya justru banyak dimanfaatkan menjadi kantong parkir liar.

“Saya merasa terganggu, fungsi utama jalur pedestrian untuk pejalan kaki. Ini kok jadi tempat parkir liar,” ujar Nando.

Nando tak berharap muluk-muluk. Dia hanya meminta petugas menindak pengendara yang bandel. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta telah bekerja keras mempercantik trotoar. Dia ingat betul, dahulu trotoar tak sebagus sekarang.

“Mungkin petugas harus sering-sering turun ke jalan untuk menertibkan,” ucapnya.

Diperkosa Motor dan PKL

Pengalaman tak mengenakkan juga sering dialami Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus. Dia beberapa kali bersitegang dengan pengendara sepeda motor yang “memperkosa” trotoar.

“Diklakson pengendara sepeda motor sangat sering lah, disuruh minggir dulu, katanya pengendara sepeda motor mau lewat,” kata Alfred saat berbincang dengan Liputan6.com belum lama ini.

Pengalaman yang tak kalah pahit adalah ketika dia diusir pedagang kaki lima (PKL) yang membuka lapaknya di atas trotoar. Saat itu ia berjalan kaki dari arah Blok M menuju kawasan Panglima Polim. Pedagang kaki lima telah berjejer di jalur pedestrian.

Terlihat bangku-bangku dan meja milik pedagang kaki lima telah tertata rapi di atas jalur pedestrian. Merasa berhak menggunakan trotoar, Alfred memilih terus melangkahkan kakinya melewati celah bangku-bangku yang sebagian telah diduduki pembeli.

Alih-alih diberi jalan, Alfred malah ditegur dan diusir. “Sebenarnya saya berjalan di belakang orang yang makan. Tapi seakan-akan trotoar milik para pedagang kaki lima. Saya ditegur, ‘woi jalannya di jalan raya, ini tidak lihat apa orang lagi pada makan’. Kita seakan-akan jadi orang yang bersalah,” katanya.

Menurut Alfred, trotoar menjadi salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah untuk pejalan kaki. Pemprov DKI Jakarta menargetkan merevitalisasi 2.600 kilometer trotoar.

Koalisi Pejalan Kaki mencatat, dalam kurun 2016 hingga 2020 kurang lebih ada 400 kilometer trotoar yang telah dirancang ulang oleh Pemprov DKI Jakarta. Alfred mengambil contoh revitalisasi pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin serta Jalan KH Wahid Hasyim.

Menurut Alfred, penataan trotoar tersebut sudah merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

“Mereka menerapkan lebar minimum trotoar 1,5 meter karena dipersyaratkan oleh Permen PUPR. Mereka mengikuti aturan, dan Pemprov sudah membangun lebih dari itu lebarnya,” tuturnya.

Trotoar di Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Sudirman-Thamrin pun telah diaudit sosial oleh Koalisi Pejalan Kaki bersama komunitas penyandang disabilitas. Menurut Alfred, penyandang disabilitas merasa cukup puas terhadap kinerja Pemprov DKI meregenerasi trotoar di kawasan Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Sudirman-Thamrin.

“Mereka cukup puas terhadap akses. Dari sisi akses sudah cukup bagus ya, dari mulai ramp, jadi mereka sudah mulai meminimalisir konflik pejalan kaki dengan beberapa konflik, utamanya dengan utilitas yang malang-melintang dan lain-lain. Jadi tiang-tiang diganti utilitas lewat bawah,” terang Alfred.

Dia menerangkan, audit sosial fasilitas trotoar menjadi pekerjaan rutin bagi Koalisi Pejalan Kaki bersama komunitas penyandang disabilitas. Mereka menjajal trotoar yang telah rampung dibangun Pemprov DKI untuk memberikan penilaian. Selanjutnya, kekurangan akan disampaikan kepada dinas terkait untuk dievaluasi.

“Audit sederhana dari ujung trotoar misalnya apakah ram sudah memenuhi standar, jadi dari pengguna kursi roda gimana ini aksesnya?, apa terlalu curam, obstacle apalagi bagi penyandang tunanetra guiding block, terus bagaimana akses trotoar ke gedung, aksesibilitas semuanya kalau tiang terlalu dekat guiding block cukup ganggu tidak. Hal tersebut kita buatkan lockbook-nya kita sampaikan ke Pemprov DKI Jakarta,” papar Alfred.